1. Lingkungan makroekonomi
Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan yang
dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan
kinerja keuangan dengan perbankan.
Contohnya:
Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi pembelian valuta asing
(valas) yang bisa saja eksportir membeli di saat rupiah melemah dan
menjualnya di saat rupiah menguat karena kebutuhan bisnis sehingga
menanggung kerugian.
2. Ketidakpastian hukum
Ketidakpastian hukum merupakan salah satu pertimbangan bagi para
investor dalam berinvestasi di Indonesia dan akibatnya usaha yang telah
di jalankan tidak berkembang dengan tidak adanya investor yang mau
memberikan dananya di Indonesia, bukan tidak mungkin berpengaruh negatif
juga pada posisi nilai tukar rupiah jika selanjutnya menimbulkan
ketidakstabilan nasional.
Contohnya:
“Kepastian hukum di Indonesia memang sudah dipertanyakan. Bukan saja
untuk masalah korupsi, hampir dibanyak sisi. Dari urusan ‘gangguan
proses produksi dengan sweeping-sweeping pabrik’ sampai penuntupan
gangguan sarana umum misalnya tol. Belum terlihat adanya tindakkan tegas
terhadap pelanggaran hukum,” kata Franky.
3. Administrasi pajak
Asumsi pajak sebagai biaya, akan mempengaruhi laba sedangkan asumsi
pajak sebagai distribusi laba, akan mempengaruhi tingkat pengembalian
atas investasi. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak,
karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, menurunkan
tingkat pengembalian, dan menurunkan arus kas sehingga daya saing
menjadi turun. (Suandy: 2006)
Contohnya:
Pengusaha Indonesia merasa trauma dengan permasalahan perpajakan di
Indonesia. Pasalnya, sebagai wajib pajak (WP), begitu sulit memperoleh
kepastian dan keadilan hukum ketika terjadi sengketa pajak. Sengketa
pajak adalah putusan Pengadilan Pajak ternyata tidak mudah untuk
dilaksanakan sehingga makin menambah ketidakpastian dalam dunia usaha.
4. Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang
memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk
menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Contohnya:
peraturan mulai dari penetapan clean and clear (CNC), proses untuk
mendapatkan eksportir terdaftar (ET), proses penetapan untuk mendapatkan
kuota ekspor, sampai kepada proses pendirian industri pengolahan dan
pemurnian (smelter), sampai pada kepemilikan saham asing di industri
smelter ini sering berubah-ubah. Sehingga pengusaha terhambat dalam
menjalankan usahanya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah
dengan pelaku usaha, dan kerugian pengusaha sudah mencapai kurang lebih 1
triliun, belum termasuk kerugian pemerintah dari pajak daerah dan
nasional,
5. Produktifitas suatu sektor
Peningkatan produktivitas suatu sektor akan diikuti oleh peningkatan
output pada sektor yang bersangkutan dan sektor lainnya yang terkait.
Sehingga jika produktivitas menurun maka outputpun menurun dan jika satu
sektor mengalami penurunan bisnis yang terfokus pada satu sektor itu
akan mengalami kerugian karena kelangkaan.
Contohnya:
Asing menguasai sekitar 40 persen dari total 8,9 juta hektare lahan
kebun sawit di Indonesia. Masih di perdebatkan antara pengusaha atau
asing yang menguasai sektor hilir dan sektor hulu. Investor pasti
mencari sektor yang menguntungkan. Jika hulu menguntungkan, mereka akan
bergerak di sana. Sejauh ini, sektor hulu sawit memberi keuntungan cukup
besar karena selisih biaya produksi masih jauh dari harga jual. Namun
sampai saat ini belim ada larangan bagi investor asing yang masuk ke
hulu sawit. Bahkan ada juga pengusaha indonesia yang berinvestasi di
luar negeri seperti Afrika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar